Education

Komisi V DPRD Jabar: Jangan Ada Pungli saat PPDB

KESATUONLINE | Pemerintah harus dapat mengantisipasi calon peserta didik dari kalangan siswa tak mampu. Yakni, yang tak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena berasal dari keluarga miskin baru akibat terdampak COVID-19.

Demikian diungkapkan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc, saat kunker ke sekolah di Jabar, dalam rangka memastikan suksesnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kader PKS itu memprediksi jika di sekolah favorit akan bertumpuk pendaftar dari jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Sehingga perlu diwaspadai akan adanya sertifikat atau nilai rapor aspal (asli tapi palsu).

“Termasuk juga penyalahgunaan surat keterangan pada jalur perpindahan orang tua. Karenanya, sekolah yang dituju harus benar-benar melakukan verifikasi. Kalau perlu dibuat pakta integritas jika di kemudian hari ditemukan data palsu, maka siswa akan didiskualifikasi,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, terjadinya ketidak puasan dalam penghitungan kalibrasi antara rata-rata nilai rapor dengan rata-rata nilai UN sekolah asal juga berpotensi terjadi. Oleh karen itu, sosialisasi harus benar-benar efektif, sehingga calon peserta didik dan orang tua jelas mengetahui aturannya.

“Yang juga harus diantisipasi adalah pembuatan Kartu Keluarga aspal pada jalur zonasi untuk mendekatkan alamat rumah ke sekolah yang dituju. Baik, pemkot atau pemprov harus tegas memberikan sanksi kepada aparat pemerintah yang membuatkan KK aspal ini,” tuturnya kepada media.

Lebih lanjut Gus Ahad menyebutkan, adanya titipan dari berbagai pihak untuk mengisi kuota bangku kosong juga harus diantisipasi. Karena, sambung dia, pada umumnya sekolah tidak memaksimalkan bangku yang tersedia.

“Terakhir namun tak kalah penting adalah mengantisipasi komersialisasi atau pungutan liar kepada calon peserta didik. Ini harus ada sanksi yang membuat jera kepada oknum yang terbukti melakukan pungli kepada calon peserta didik,” katanya.

Dengan sistem pendaftaran yang hampir 100 persen online, maka ada jejak digital yang memudahkan semua pihak untuk melakukan pengecekan ulang jika ada indikasi kesalahan dalam keputusan penerimaan anak didik di semua sekolah.

“Di sini peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang ada di provinsi hingga tingkat kecamatan sangat ditunggu masyarakat,” pungkasnya. [red/rls]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top