Politik

UMKM Masuk dalam Program Kebijakan yang Lebay

Oleh: Dadan K. Ramdan
SEKUM PPI PIMDA JABAR

KESATU ONLINE – Menarik untuk diperhatikan secara menyeluruh terkait hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) Pada tahun 2018 kepada 1.000 mitra UMKM Go-Food.

Hasil nya memperlihatkan bahwa kemitraan yang terjadi antara UMKM Go-Food telah berkontribusi kepada perekonomian Indonesia sebesar Rp18 triliun dan meningkat 3 kali lipat lebih dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu Rp 6,9 Triliun.

Peningkatan ini menurit penelitian tersebut tidak terlepas dari persepsi positif UMKM terhadap Go-Food yang menunjukan lebih dari 85% responden untuk kembali menginvestasikan pendapatannya dari Go-Food ke dalam usaha mereka.

Di sisi lain tingkat persepsi positif ini secara kualitatif dalam penelitian tersebut menunjukan penilaian 87% responden menganggap bahwa layanan Go-Food lebih terpercaya dibandingkan kompetitor lain nya, dan 87% responden menilai layanan Go-Food lebih aman dibandingkan kompetitor, bahkan 90% responden bergabung menjadi mitra Go-Food karena Go-Food sudah ada lebih lama di Indonesia dibandingkan kompetitor.

Deskripsi hasil penelitian di atas menempatkan Go-food selaku salah satu peran pihak swasta dengan ekosistem digital yang dibangunnya telah aktif berperan membantu pihak UMKM untuk meningkatkan penghasilan usaha nya.

Di sisi lain Riset bertajuk BRI Microfinance Outlook 2021: Adapting Through Innovation & Synergy menyatakan bahwa pulihnya UMKM telah memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif pada kuartal II-2021.

Hal ini di dukung oleh daya beli masyarakat yang mulai bergerak naik pada tahun ini dengan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) menembus angka 101,5 atau masuk zona optimis pada April 2021.

Peran Basi Perintah.

Terlepas dari hasil penelitian di atas, kemudian pemerintah seakan berbondong – bondong di bawah koordinasi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan bahwa sebanyak 5.714.631 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk atau telah on boarding ke ekosistem digital.

Jumlah ini diakunya atas pencapaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dimulai pada Mei 2020 hingga April 2021.

Selain itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut B. Panjaitan dukungan pemerintah atas UMKM untuk terus tumbuh, termasuk mendorong artisan lokal untuk naik kelas ke dalam ekosistem digital.

Pun demikian dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM sedang fokus mendorong UMKM untuk masuk ekosistem digital,
Kemenkop UKM mencatat, ada 4,7 juta UMKM yang telah merambah ekosistem digital dalam 11 bulan terakhir per April 2021 dan secara keseluruhan, dari sekitar 64 juta UMKM, telah on boarding 13 juta atau 19% ke dalam ekosistem digital.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) juga mencatat, tingkat kesuksesan UMKM yang merambah pasar digital telah mencapai 15% dengan nilai kredit UMKM Indonesia baru mencapai 19,7%. Hal ini lebih rendah dibandingkan Malaysia (50%), Thailand (51%), Jepang (66%), hingga Korea Selatan (82%).

Berbeda hal nya dengan Kominfo, di mana telah melatih hampir 5.000 UMKM untuk mendigitalisasi bisnis nya dan mencatat, 11% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merambah ekosistem digital, menghadapi persoalan modal.

Untuk itu, kominfo menyatakan perlu nya peran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk kembali menggelar pelatihan kepada pelaku usaha dan menyediakan permodalan.

Berdasarkan evaluasi nya kementerian berencana kembali menggelar pelatihan, disertai dengan fasilitasi pendanaan yang diberikan Rp 7 juta hingga Rp 20 juta per UMKM, dan keberhasilan disampaikan telah menyasar pelaku usaha di delapan kabupaten/kota yakni Manggarai Barat, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Denpasar.

Sementara data yang di realess dari Kementerian Koordinator Perekonomian 2020 menunjukkan, 28,2% UMKM go digital berdomisili di DKI Jakarta, 23,9% Jawa Tengah, 14,1% Jawa Barat, dan 10,2% Jawa Timur.

Melihat reaksi pemerintah di atas, seakan kebakaran jenggot melalui sikap efforia nya dengan mendorong para UMKM untuk masuk ka dalam ekosistem digital yang sebetulnya bangunan itu sudah terbentuk.

Jika di telusuri lebih jauh, kebutuhan utama UMKM untuk memberikan tambahan daya dukung dan berkontribusi pada peningkatan eksport non migas, sebetul nya bukan hanya terletak pada dorongan terhadap UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital.

Akan tetapi ada hal lain yang lebih substansial yaitu pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mampu mendukung UMKM untuk membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan menghubungkan antar ketersediaan mata rantai stockpile dan bahan baku serta hasil pengolahan pertama yang tersedia di pedesaan – pedesaan.

Hubungan antar ketersediaan ini merupakan realisasi take and give dari supply chain dalam bentuk hubungan UMKM dan Usaha Besar.

Banyak nya pengusaha besar dalam industri pengolahan pangan tetapi tidak aktif dalam melibatkan UMKM untuk penyediaan bahan mentah dan atau termasuk bahan baku nya bahkan menjadikan UMKM selaku penyangga pertama, telah menempatkan UMKM hanya berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari ekosistem bisnis di tingkat pemasokan bahan mentah apalagi bahan baku termasuk industri manufaktur pun demikian.

Jika sistem pasokan UMKM mampu di terima oleh industri pengolahan pangan termasuk industri manufaktur, semestinya sistem bisnis kedua jenis industri di atas akan bergerak ke atas menjadi virtual industri dengan status pemegang merk, dan ini selain memperkuat UMKM juga akan meningkatkan UMKM untuk merambah menjadi industri pengolahan baik dalam proses pengolahan pangan maupun proses manufaktur.

Pada sisi UMKM telah menjadi industri pengolahan, seiring berjalannya waktu dapat mengeluarkan hasil nya tidak hanya untuk menutupi pemegang merk tetapi juga menutupi kebutuhan eksport, dan jika ini menjadi bagian ekosistem bisnis, maka para pemegang merk atau virtual industri tidak perlu menjadikan UMKM sebagai pesaing bisnis, tetapi lebih sebagai mitra dagang.

Kontribusi eksport UMKM

Kita ketahui memang kontribusi UMKM terhadap ekspor yaitu 14,5% dan hal ini terhitung dalam katagori masih rendah, dibandingkan dengan negara – negara lain seperti Malaysia yang telah mencapai 20%, Korea 60%, Jepang 55%, Tiongkok 70%

Namun demikian dari total 64,19
juta UMKM di Indonesia, UMKM telah mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup tinggi dan mencapai 61,07 persen atau senilai Rp8.573 triliun.

Selain itu UMKM pun telah menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, sedangkan dari sisi investasi bisa mencapai sekitar 60,42 persen

Berbeda hal nya dengan Ekspor di bidang Manufaktur, Nilai ekspor industri manufaktur pada April 2021 mencapai US$ 14,92 miliar, melonjak 52,65% dibanding April 2020 (yoy), dan berkontribusi pada pemulihan perekonomian nasional.

Kontribusi industri manufaktur dalam eksport sekitar 80,73% terhadap total nilai ekspor yang mencapai US$ 18,48 miliar pada April 2021, dan pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi dibanding impor, yakni 51,94% berbanding 29,93%.

Semestinya jika pemerintah punya kebijakan untuk mengawal UMKM dengan membangun hubungan antar ketersediaan dari supply chain dalam bentuk hubungan UMKM dan Usaha Besar, maka lonjakan industri manufaktur di atas akan diiringi dengan lonjakan kontribusi UMKM terhadap eksport non migas, bahkan keberhasilan industri manufaktur merupakan dorongan dari kinerja UMKM.

Pada sisi ini tidak perlu pemerintah terlalu sibuk berbondong – bondong mendorong sesuatu yang sudah dan sedang terjadi yaitu mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital, karena jauh sebelum pemerintah terlibat mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital, ternyata para pelaku UMKM telah berkontribusi besar menopang ekonomi nasional hingga mencapai kisaran 18 Triliunan rupiah. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top