Jawa Barat

LBH GP Ansor Desak DPMD Purwakarta Cabut SE DPT Pilkades

KESATU ONLINE – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Purwakarta mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta untuk mencabut/revisi SE Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 yang menyatakan Daftar Pemilih tetap yg telah ditetapkan tidak berubah.

Pasalnya, hal ini sinyalir mencederai nilai nilai demokrasi n melanggar konstitusi.

“Karena dengan di tundanya Pilkades selama 2 bulan ada kemungkinan daftar pemilih bertambah dari kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk serta lainnya,” Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Purwakarta, M. Idris Wikarso, SH kepasa wartawan.

Dia meminta kepada pihak DPMD Purwakarta untuk berkoordinasi dengan pihak lainya mengupayakan DPT bertambah.

“Kami meminta memperhatikan honor panitia pilkades pada penundaan ini. Karena dalam SE tersebut disebutkan tidak ada penambahan anggaran Pilkades, hal ini berakibat tidak ada penambahan honor bagi penyelenggara Pilkades pada masa penundaan,” tegasnya.

“Apabila point-point yg di sampaikan oleh LBH Ansor Purwakarta tidak dihiraukan,
Maka LBH Ansor Purwakarta akan mengirimkan surat kepada gubernur Jawa Barat untuk mencabut/merevisi aturan tersebut, dan serta akan mengadukan permasalahan Pilkades Purwakarta ke Komnas HAM,” pungkasnya.[hit]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top