Nasional

Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kemenkumham Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi

KESATU ONLINE – Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” pada 12 Oktober 2021.

Seminar Nasional tersebut dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Baca Juga:  Diskominfo Purwakarta Tegakkan Prokes dan Penerapan 3M

“Hasil dari seminar ini nantinya akan
dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” katanya menjelasnya.

Dia menjelaskan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital, serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

“Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor,” katanya.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Hibahkan Tanah Rp12,5 Milliar Bangun Universitas Persis

“Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis,” jelasnya.

Kegiagan tersebut hadir juga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” ujar Kiyai Maruf.

Baca Juga:  Kadisdik Purwakarta Raih Gelar Doktor, Dewan Pendidikan Apresiasi

Konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu), tambah Maruf, serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundangundangan.

“Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan itu dihadiri beberapa narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. [hit]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Populer

To Top