Politik

Transparansi Penyerapan Dana Desa Sesuai Dengan Prosedur

KESATUONLINE | Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Tatang, memastikan realisasi dana desa yang selama ini dikelola oleh Desa Dangdeur sudah sesuai dengan prosedur.

“Jika ada yang mempersoalkan alokasi dana desa yang dikelola oleh PJS Kades saya kira kurang tepat. Tugas dan fungsi kami sama dengan kades yang telah habis masa jabatannya. Dana desa diawasi langsung oleh pendamping desa atau pendamping lokal desa juga akan memastikan laporan kita sesuai seperti apa yang dikerjakan,” kata Tatang.

Lebih rinci Tatang memaparkan, untuk laporan dana desa selanjutnya Bupati Purwakarta yang menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan penyerapan serta capaian output dana desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Desa.

“Dengan kewajiban laporan-laporan tersebut, tidak mungkin kita tidak transparan. Dan ini kemudian menjadi dokumen yang bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dan untuk memastikan transparansi penggunaan dana desa, Tatang dana aparatur Desa Dangdeur melakukan pengawasan langsung pelaksanaan program pembangunan fisik yang menggunakan dana desa pada tahun anggaran ini.

Dia mengatakan, pengawsan langsung sengaja dilakukan sebagai ujud transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 di desa yang dipimpinnya.

“Pengawasan langsung ini kita lakukan guna menunjukkan kepada masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas Desa Dangdeur dalam mengelola dana desa. Sehingga timbul legitimasi di dalam masyarakat, yang pada akhirnya semua hal itu menjadi modal yang besar bagi Desa Dangdeur,” kata Tatang.

Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Dangdeur, Rahman mengatakan pihaknya ikut mengawasi proses pembangunan yang menggunakan dana desa di wilayah Desa Dangdeur.

Menurutnya selama proses pembangunan yang berasal dari dana desa berjalan. Bahkan masyarakat ikut andil dalam mengawasi.

“Kami lihat tidak ada hal-hal yang ditutupi berkaitan dengan proses dan teknis pembangunan, semua berjalan apa adanya. Kami semua mendukung dan proses pembangunan berjalan lancar,” kata Rahman.

Untuk diketahui, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, tidak ada yang disebut Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang ada adalah Penjabat Kepala Desa.

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa itu dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikannya Kepala Desa dengan alasan-alasan tertentu seperti kepala desa yang meninggal dunia, berhenti karena permintaan sendiri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya. [red]

Baca Juga:  Purwakarta Bersiap Hadapi New Normal, Forkopimda Cek Kondisi Lapangan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Populer

To Top